Pasuruan – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan gedung baru Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras (UPT RSBL) Pasuruan dan UPT RSBL Kediri, Rabu (21/1/2026) sore. Peresmian tersebut mewujudkan mimpi ratusan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) penerima manfaat kedua UPT itu memiliki tempat tinggal baru yang nyaman dan layak.
Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Kak H. M. Arum Sabil, S.P., S.H., M.KL turut hadir membersamai pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan dukungan moril pada acara tersebut.
Di UPT RSBL Pasuruan, gedung baru berdiri di lahan seluas tiga hektar dengan total anggaran Rp 30.8 miliar. Sebelumnya digedung yang lama, UPT RSBL Pasuruan selalu mengahadapi banjir setiap tahun, bahkan kondisinya cukup memprihatinkan. Sehingga cukup menghambat proses rehabilitasi ODGJ yang semestinya dilakukan. Namun berkat perhatian Gubernur Khofifah, UPT RSBL Pasuruan kini lebih layak dan bisa lebih maksimal memberi pelayanan tanpa harus mengkhawatirkan banjir setiap tahun.
Sementara itu, di UPT RSBL Kediri gedung baru berdiri dilahan seluas 2,7 hektar dengan total anggaran Rp 22.2 miliar. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bagi para penerima manfaat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa berdirinya gedung baru ini merupakan bentuk perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memanusiakan ODGJ di kedua UPT tersebut. “Mereka (ODGJ, Red) harus mendapatkan perlakuan setara dengan individu non-disabilitas,” tegasnya.
Di UPT RSBL Pasuruan, tercatat sebanyak 305 penerima manfaat, dengan kategori berat 141 orang dan ringan 164 orang. Mereka mendapatkan layanan lengkap, mulai dari pengasramaan, makanan, pakaian, layanan kesehatan, hingga pelatihan keterampilan dan aktivitas rekreatif.
Sementara itu, di UPT RSBL Kediri, jumlah penerima manfaat mencapai 300 orang, dengan kategori berat sebanyak 71 orang, sedang 171 orang, dan ringan 58 orang yang siap dipulangkan. Menyadari pentingnya layanan ODGJ, Pemprov Jatim melalui Dinsos Jatim juga turut menyediakan fasilitas khusus di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PRS PMKS) Sidoarjo, yang saat ini menampung 400 ODGJ.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa transformasi fasilitas baru ini menjadi simbol perubahan paradigma dalam penanganan ODGJ. Ia berharap masyarakat mulai menghapus stigma negatif terhadap ODGJ sebagai langkah awal dalam menciptakan pembangunan sosial yang inklusif.
“Pemprov Jatim berusaha menyediakan infrastruktur yang memadai dan ramah bagi disabilitas terutama untuk ODGJ dengan pembangunan gedung baru sehingga kesan kumuh, kotor dan ala kadarnya untuk penanganan ODGJ harus diganti dengan kesan yang lebih manusiawi dalam memberikan pelayanan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, langkah ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Jatim dalam memperhatikan kesejahteraan penyandang gangguan jiwa. “Kami ingin setiap ODGJ merasa dihargai, aman, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga mental dan sosial,” ujarnya.
Gubernur Khofifah mengajak semua pihak, termasuk keluarga dan masyarakat, untuk mendukung penerima manfaat agar dapat kembali berinteraksi sosial dengan lebih baik. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi ODGJ sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, tenaga profesional, dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinsos Jatim Dra. Restu Novi Widiani, MM menyampaikan bahwa keberadaan gedung baru ini sangat mendukung proses rehabilitasi sosial ODGJ secara lebih optimal. “Dengan fasilitas yang lebih representatif dan lingkungan yang aman serta nyaman, kami berharap proses pemulihan penerima manfaat dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan gedung baru ini juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial secara menyeluruh. “Tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang layak, kami juga memastikan layanan kesehatan, pendampingan psikososial, hingga pembinaan keterampilan berjalan maksimal agar ODGJ siap kembali berfungsi sosial di masyarakat,” tambahnya.
Dengan peresmian gedung baru ini, Pemprov Jatim menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas layanan bagi ODGJ, sekaligus mengubah persepsi masyarakat tentang mereka.
Pusdatin Kwarda Jatim
