Semarang — Dengan nada tenang namun penuh semangat, Kak H.M. Arum Sabil, Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim, mengajak semua pihak untuk melihat ketahanan pangan bukan sekadar urusan produksi, tetapi juga soal kolaborasi dan kesadaran bersama.
Berbicara di hadapan peserta Seminar Internasional Polri di Pusdik Binmas Polri, Semarang, Rabu (22/10/2025), Kak Arum menegaskan bahwa keamanan pangan nasional hanya bisa terwujud jika polisi dan masyarakat bersatu dalam menjaga lingkungan pertanian dari ancaman kejahatan dan kerusakan.
“Kedaulatan pangan adalah martabat bangsa,” ujar Kak Arum Sabil, yang sejak lama dikenal sebagai tokoh pertanian dan pembina generasi muda di Jawa Timur.
Menurut Kak Arum, tantangan pangan di masa depan semakin berat. Pertumbuhan penduduk dunia yang diprediksi mencapai 8,1 miliar jiwa pada tahun 2025, dan penduduk Indonesia sekitar 286 juta jiwa, menuntut peningkatan ketersediaan pangan yang signifikan.
Namun di sisi lain, lahan baku sawah di Indonesia terus menyusut — dari 8 juta hektare pada 2010 menjadi hanya 7,3 juta hektare di 2025. “Dengan lahan makin sempit dan populasi bertambah, pertanian harus dijaga, bukan hanya dari aspek produksi, tapi juga dari keamanannya,” ujarnya.
Kak Arum juga mengingatkan bahwa kejahatan di sektor pertanian seperti pupuk dan bibit palsu, pestisida ilegal, hingga praktik impor merugikan, telah menggerus produktivitas nasional. “Peredaran produk palsu merugikan petani, dan pada akhirnya mengancam ketahanan pangan nasional,” tambahnya.
Sebagai Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur, Kak Arum menilai nilai-nilai kepramukaan bisa menjadi landasan kuat membangun kesadaran pangan. Bagi dirinya, ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab petani, tapi juga bagian dari darma bakti setiap warga negara.
“Nilai tanggung jawab, gotong royong, dan kepedulian lingkungan yang ditanamkan dalam Pramuka bisa menjadi energi sosial yang besar. Kalau masyarakat peduli sejak dini, keamanan pangan akan tumbuh dari bawah,” tutur Kak Arum.
Ia juga mengapresiasi langkah Polri yang semakin aktif melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan sektor pertanian melalui pendekatan edukatif. Menurutnya, patroli pertanian terpadu dan sistem pelaporan dini berbasis aplikasi merupakan terobosan positif.
Dalam salah satu sesi, Kak Arum membagikan kisah sukses sinergi polisi dan petani di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lewat patroli pertanian terpadu, aparat dan warga berhasil mengungkap jaringan pupuk palsu senilai Rp2,4 miliar. Tak hanya itu, produktivitas petani meningkat hingga 28 persen dalam setahun.
“Di situ kita belajar, bahwa keamanan pertanian tidak selalu harus dari atas. Intelligence berbasis masyarakat terbukti efektif, karena kesadaran warga adalah benteng pertama ketahanan pangan,” ujar Kak Arum dengan nada optimistis.
Menutup pemaparannya, Kak Arum Sabil kembali mengingatkan bahwa pangan adalah urat nadi kehidupan bangsa. Tanpa sinergi, Indonesia akan kesulitan menjaga kedaulatan pangan di masa depan.
“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara petani, masyarakat, dan Polri adalah fondasi kuat menuju Indonesia yang berdaulat pangan,” pungkasnya dengan senyum khas seorang pembina Pramuka.
Pusdatin Kwarda Jatim
