Surabaya – Dalam rangka meningkatkan sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur menggelar Sosialisasi Pola Pertanggungjawaban Keuangan bagi pengurus. Kegiatan yang diikuti 60 pengurus dan staf Kwarda Jatim itu digelar pada Jumat (23/12/2022) di Hotel Platinum Surabaya.
Ketua Harian Kwarda Jatim, Kak Prof. Dr. Suyatno, M.Pd, dalam sambutannya mengatakan bahwa program Gerakan Pramuka harus mengandung 4B Bertanggungjawab, Berkesan, Bermakna, dan Berdampak.
“4B itu mengarah kepada Pramuka produktif. Gerakan Pramuka punya andil dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada titik Indonesia menuju negara maju, maka Gerakan Pramuka harus dibentuk mindsetnya mendorong dan menyokong untuk Indonesia menjadi negara maju,” paparnya.
Program Pramuka Produktif, lanjut Kak Suyatno, pertama kali dicetuskan dari Jawa Timur. Pihaknya mengajak untuk gelorakan pramuka produktif agar Indonesia menjadi negara yang berdaya saing tinggi.
“Ke depan kegiatan Pramuka Produktif akan menghasilkan ketahanan pangan dan energi yang terbaru. Saya amati kerjasama antara andalan dan wakil ketua di Kwarda Jatim sangat bagus, sehingga sinergi ini mampu membawa dampak sebagai pramuka produktif,” jelasnya.
“Selain itu, kolaborasi antara Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) juga patut diapresiasi untuk memasifkan keuangan Kwarda dalam rangka menyukseskan program kerja,” lanjut Kak Suyatno.
Dilanjutkan dengan arahan oleh Inspektur Provinsi Jawa Timur Kak Dr. Drs. Helmy Perdana Putera, M.Si., CGCAE., selaku Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwarda Jatim. Pihaknya menyampaikan bahwa anggota pramuka adalah manusia pancasila, yang semua kegiatannya harus direncanakan dengan baik.
“Selain itu, kegiatan pramuka harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan dievaluasi untuk mendapatkan hasil terbaik,” ujarnya.
Kak Helmy juga menyampaikan bahwa pramuka selalu hadir dalam segala kondisi, bahkan kondisi bencana. Oleh sebab itu, pramuka bersiap mengabdikan diri secara total pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Ketika seorang pramuka dimandati, diberikan kewenangan apapun maka konsepnya kembali manusia pancasila. Termasuk dalam tanggung jawab keuangan dan lainnya,” ujarnya.
Komunikasi menjadi penting, lanjut Kak Helmy, dukungan terhadap SPI harus tetap dikawal agar kinerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur semakin lebih baik.
Humas Kwarda Jatim
