MALANG – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur menggelar audiensi strategis bersama Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Malang pada Jumat (10/7/2026). Pertemuan ini dilakukan guna menyelaraskan program pemanfaatan lahan hutan untuk pengembangan Bumi Perkemahan Pramuka Jawa Timur serta penguatan program ketahanan pangan.
Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pimpinan dan andalan Kwarda Jatim, di antaranya Kak Basuki Babussalam, Mashul Hadi, Kak Achmad Yacob, Kak Yusya Giri Pangestu, Klik Djatmiko, Talis Raharjo, Yolanda Fransiska, dan Eko Ali Ismail.
Dalam paparan programnya, Kwarda Jatim menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan lahan hutan secara legal, aman, dan edukatif. Menyesuaikan dengan regulasi tata kelola hutan terbaru, kerja sama dengan Perum Perhutani kini memerlukan payung kemitraan resmi yang dijalankan melalui badan usaha atau entitas legal formal. Langkah ini juga merujuk pada SK 149 Tahun 2025, yang membagi kawasan hutan menjadi 50% kelola Perhutani dan 50% Kawasan Pengelolaan Khusus di bawah Kementerian Kehutanan.
Beberapa titik strategis turut menjadi pembahasan utama. Usulan pemanfaatan lahan di Summer Boto dinilai masih sangat berpotensi untuk dilanjutkan proses kerjasamanya melalui mekanisme kemitraan formal. Sementara untuk kawasan Bumi Perkemahan Pakis yang saat ini berada di bawah pengelolaan Lembaga Desa Hutan (LDH), Kwarda Jatim diarahkan untuk mengajukan permohonan kemitraan langsung ke kementerian terkait.
Selain penataan fisik lahan, momentum ini juga digunakan untuk mendorong peran aktif Satuan Karya Pramuka (Saka) Wanabakti. Pengajuan program kerja nyata dan kolaborasi intensif diserahkan kepada pihak Perhutani agar pembinaan generasi muda di bidang lingkungan hidup berjalan selaras.
Tantangan utama dalam tata kelola ini terletak pada pemenuhan aspek pemeliharaan kawasan. Di dalam aturan kehutanan, pengelolaan secara konvensional tidak diizinkan menarik pendapatan langsung, dan seluruh biaya pemeliharaan harus diintegrasikan ke dalam dokumen perjanjian kerja sama yang disepakati kedua belah pihak. Oleh karena itu, penyusunan proposal kerja sama yang detail menjadi kunci kelancaran program ini ke depan.
Melihat potensi pemanfaatan lahan tersebut, Klik Djatmiko, memberikan pandangan strategis mengenai fokus keterlibatan anggota Pramuka di lapangan.
“Untuk Pramuka, sebaiknya kita tidak masuk ke ranah bertani secara langsung, apalagi ke sektor agroforestri dari hulu. Akan jauh lebih efektif dan berdampak jika Pramuka mengambil peran di sektor hilir, yaitu fokus pada optimalisasi dan pengembangan produk-produk hasil buminya saja,” ujar Klik Djatmiko.
Melalui audiensi ini, Kwarda Jatim bersiap menyusun proposal kemitraan yang komprehensif, mencakup hak dan kewajiban para pihak, skema tata kelola yang legal, demi terwujudnya fasilitas kegiatan kepramukaan yang representatif serta berdampak positif bagi masyarakat luas.
